Struktur Desa

 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KALAMPISING

Struktur pemerintahan desa di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Struktur tersebut terdiri dari:

1. Kepala Desa:

• Merupakan kepala desa dan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Dipilih langsung oleh penduduk desa dalam pemilihan kepala desa.
• Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya.
• Kepala desa memiliki beberapa tugas dan wewenang, antara lain:
  • Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  • Melaksanakan peraturan desa dan kebijakan pemerintah daerah.
  • Membina dan mengembangkan desa.
  • Membina dan memberdayakan masyarakat desa.
  • Membina dan memelihara ketertiban umum di desa.
  • Membina kerjasama antar desa, desa dengan daerah lain, dan desa dengan lembaga swadaya masyarakat.

2. Perangkat Desa:

• Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
• Terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur (Kepala Urusan), dan Kasi (Kepala Seksi).
• Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
• Kaur dan Kasi bertugas membantu kepala desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan seksi yang menjadi tugasnya.
• Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
• Masa jabatan perangkat desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diberhentikan dengan beberapa alasan, antara lain:
  • Meninggal dunia.
  • Mengundurkan diri secara tertulis.
  • Diberhentikan dengan hormat oleh kepala desa karena usia, sakit, atau hal lain yang menyebabkan tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  • Diberhentikan tidak dengan hormat oleh kepala desa karena melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau melakukan tindakan indisipliner.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

• Mewakili penduduk desa dalam pemerintahan desa.
• Beranggotakan 9 (sembilan) orang yang dipilih dari dan oleh penduduk desa.
• Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun.
• BPD memiliki beberapa tugas dan wewenang, antara lain:
  • Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
  • Membahas dan memberikan saran atas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa.
  • Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan pemerintah daerah di desa.
  • Menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan dari penduduk desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD):

• Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa.
• Jenis LKD antara lain:
  • Lembaga Ketahanan Pangan Desa (LKPD)
  • Lembaga Kemanusiaan Desa (LKD)
  • Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Desa (LPPAD)
  • Lembaga Ketahanan Sosial Desa (LKSD)
  • Lembaga Ekonomi Desa (LED)
  • Lembaga Konsultasi dan Advokasi Desa (LKAD)
• LKD memiliki beberapa tugas dan wewenang, antara lain:
  • Membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  • Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Membantu menyelesaikan permasalahan di desa.
  • Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desa.